Integrasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023: Pilar Baru Penguatan Sistem Pertahanan Negara
Integration of National Development Risk Management (MRPN) on Presidential Regulation Number 39 Year 2023: A New Pillar of Strengthening National Defense System
DOI:
https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1060Keywords:
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Sishankamrata, Ancaman Non-Militer, Whole-of-Government, Perpres Nomor 39 Tahun 2023Abstract
Penelitian ini menganalisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagai pilar arsitektur baru untuk memperkuat Sistem Pertahanan Negara, khususnya dalam menghadapi ancaman non-militer dan hibrida. Menggunakan pendekatan kualitatif sistematis dan studi pustaka, serta analisis isi normatif terhadap regulasi primer, ditemukan bahwa MRPN secara efektif menginstitusionalisasikan mandat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menempatkan institusi non-pertahanan sebagai elemen utama. Melalui Komite MRPN dan fungsi Peringatan Dini Strategis dari Pengawas Intern Lintas Sektor, MRPN mentransformasi risiko pembangunan (seperti kegagalan tata kelola) menjadi pertimbangan keamanan nasional. Kesimpulannya, MRPN menyediakan kerangka kerja Whole-of-Government yang kolaboratif dan terintegrasi, memperkuat ketahanan nasional, menjamin kemandirian negara dari kerentanan internal, dan meningkatkan manajemen pertahanan yang efektif.
References
Asmoro, N., Pradhana, S. P., & Nur, H. I. (2022). Management of national security in analysis and threat assessment of Indonesian sovereignty. Global Security, Strategy, and Sustainability Journal, 2(2), 99–112.https://www.researchgate.net/publication/365584545_Management_of_National_Security_in_Analysis_and_Threat_Assessment_of_Indonesian_Sovereignty
Muslim, K., & Taufik, A. (2025). Model Manajemen Risiko Dalam Administrasi Pertahanan: Kajian Literatur Sistematis Terhadap Ancaman Hibrida Dan Non-Militer. Jurnal Dwija Kusuma, 13(2), 91–101. https://doi.org/10.63824/jdk.v13i2.373
Nugraha, M. H. R. (2017). Indonesian Future Strategic Defense Planning. Jurnal Pertahanan, 5(3), 207–220. https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/217
Sarjito, A., & Almubaroq, H. Z. (2023). Manajemen pertahanan dan implikasinya terhadap kedaulatan negara. Jurnal Manajemen Pertahanan, 9(1), 166–174. https://jdih.kemhan.go.id/wp-content/themes/jdih/file/produk_satker/jurnal_legislasi_pertahanan/jurnal__file_20231111234059_MANAJEMEN%20PERTAHANAN%20DAN%20IMPLIKASINYA%20TERHADAP%20KEDAULATAN%20NEGARA.pdf
Suryanti, N. (2024). Urgensi Manajemen Risiko Pada Pembangunan Infrastruktur Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bina Hukum Lingkungan, 3(2), 218–233. https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/95
Syahputra, F., Komaruddin, K., & Darmawan, B. (2024). Analisis Risk Management Pada Pembangunan Kekuatan TNI AL. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(5), 994–1003. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.13202
Dokumen Resmi:
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Download/32692/UU%20Nomor%203%20Tahun%202002.pdf
Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Download/307574/Perpres%20Nomor%2039%20Tahun%202023.pdf
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2022/07/PERMENHAN-NOMOR-17-TAHUN-2021-TENTANG-PENERAPAN-MANAJEMEN-RISIKO-DI-LINGKUNGAN-KEMENTERIAN-PERTAHANAN-DAN-TENTARA-NASIONAL-INDONESIA.pdf
Badan Siber dan Sandi Negara. (2025). Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025–2029. https://peraturan.bpk.go.id/Download/376071/Peraturan%20BSSN%20Nomor%205%20Tahun%202025.pdf
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. (2024, Desember). Mengelola Risiko Pembangunan Melalui MRPN. SOLUSI: Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian, 2(14). https://itjen.kemenperin.go.id/assets/publikasi_doc/2024_mengelola-risiko-pembangunan-melalui-mrpn.pdf
Pusat Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025, Agustus). Penambahan satuan TNI (Isu Sepekan Kom I). DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Agustus-2025-1947.pdf
Artikel Berita
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024, 11 November). Percepatan Penerapan MRPN Solusi Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor. https://bpkp.go.id/berita/4NGM/percepatan-penerapan-mrpn-solusi-permasalahan-pembangunan-lintas-sektor
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023, 12 Desember). BPKP siap jadi mitra strategis Kemenhan dan TNI. Inspektorat Jenderal Kemhan RI. https://www.kemhan.go.id/itjen/2023/12/12/bpkp-siap-jadi-mitra-strategis-kemenhan-dan-tni.html
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025, 26 Agustus). Peran penting aspek kebijakan pertahanan negara. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. https://www.kemhan.go.id/pothan/2025/08/26/peran-penting-aspek-kebijakan-pertahanan-negara.html
MRPN Center Way Academy. (2025, 8 Mei). Press Release Webinar Bedah Buku: Konsepsi dan Telaah Implementasi MRPN (Manajemen Risiko dalam Pembangunan Nasional) Lintas Sektor. http://mrpncenter.wayacademy.id/2025/05/08/press-release-webinar-bedah-buku-konsepsi-telaah-implementasi-mrpn-manajemen-risiko-dalam-pembangunan-nasional-lintas-sektor/
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Arief Setiawan Putra, R.E. Suryana, Untung Hartono
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
